SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM TENTANG KDRT DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

foto bersama Posbakum Made Tulang Bawang. (dok.kampung/foto:Erwin)

Trimulyajaya.desa.id Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia supaya tingkah laku manusia dapat terkontrol. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum ialah peraturan atau ketentuan- ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya. Peraturan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( UU KDRT ). Dalam pasal 1 ayat 1 UU KDRT yang menjelaskan bahwa ” Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan/ penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak sedikit anggota keluarga  yang melakukan kekerasan dijatuhi hukuman pidana, kekerasan yang dilakukan biasanya kekerasan secara fisik maupun psikis.

Tindakan hukum apabila terjadi kasus KDRT sesuai dalam pasal 26 ayat 1 UU KDRT, bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik ditempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Yang perlu kita ketahui bahwa tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan ( delik aduan ) perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib ( kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamatan.

Bapak Nyoman Sunarta, SH sedang memberikan arahan. ( dok. desa/foto:Erwin )

Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Hukum Tentang KDRT dan Bantuan Hukum orang miskin atau kelompok orang miskin yang diselenggarakan oleh Kampung Trimulya jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 28 januari 2018 bertempat di balai kampung Trimulya jaya, bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak NYOMAN SUNARTA,SH sebagai ketua POSBAKUM MADE TULANG BAWANG dan Bapak I MADE SUARTA, SH. MH sebagai sekertaris dalam menyampaikan materi mengenai KDRT dan Bantuan Hukum. Masyarakat dibukakan wawasan mengenai hukum dan peran Advokat/ Pengacara. Apa itu Hukum ? Hukum adalah seluruh peraturan yang ada yang sudah disahkan. hanya saja hukum yang rendah tidak bisa melampaui hukum yang tinggi, dia gugur dengan sendirinya ketika berhadapan dengan hukum yang tinggi. Sedangkan Advokat/pengacara adalah penyeimbang, salah satu sumpah advokat adalah mengabdikan diri untuk menegakkan hukum demi keadilan. Kami juga membentuk badan, salah satunya membentuk badan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia,  tugas kami selain mendampingi dalam pengadilan juga bisa mendampingi diluar pengadilan yang disebut non litigasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak NYOMAN SUNARTA, SH.

Posbakum adalah pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin, untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Bapak I MADE SUARTA, SH.MH menyampaikan tata cara pengajuan untuk mendapatkan bantuan hukum. Masyarakat bisa mengajukan permohonan  bantuan hukum dengan catatan kategori miskin mendapat surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung. Bantuan cuma- cuma ini hanya untuk orang miskin. Bapak I MADE SUARTA, SH.MH juga menambahkan, mengenai apa itu KDRT dan sangsi pidana jika melakukan KDRT. Maka dalam hal ini untuk diketahui bahwa KDRT tidak boleh dilakukan , karena sudah ada hukum yang melindungi.

Pembawa acara sedang membuka sesi pertanyaan. ( dok.desa/foto:Erwin)

Kegiatan Sosialisasi Penyaluran Hukum Tentang KDRT dan Bantuan Hukum orang miskin atau kelompok orang miskin bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat kampung trimulya jaya untuk menambah ilmu tentang hukum agar masyarakat tahu hukum, paham, sadar dan patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikan sebagai suatu kebutuhan.

Diharapkan dengan adanya sosialisai penyuluhan hukum ini masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tetang hukum dan tidak takut melapor jika terjadi KDRT dan lain-lain dalam lingkungan sekitar, agar hukum dapat berfungsi sebagai mana mestinya dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.